MODEL-MODEL DEMOKRASI

Model-model Demokrasi Menurut Held

Model Demokrasi	Prinsip-prinsip Penilaian
Model I Demokrasi Klasik	Warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergilir.
Model IIa Republikanisme Protektif	Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh orang lain.
Model IIb Republikanisme dan perkembangan	Para warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
Model IIa Demokrasi Protektif	Para penduduk membutuhkan perlindungan dari para pemimpin, begitu pula dari sesamanya, untuk memastikan bahwa mereka yang memimpin melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.
Model IIIb Demokrasi Developmental	Partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan kepentingan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdi dan berkembang. Keterlibatan politik penting bagi peningkatan kapasitas individu ’yang tertinggi dan harmonis’.
Model IV Demokrasi Langsung dan Akhir dari Politik	’Pembangunan yang bebas dari semuanya’ hanya dapat diraih dengan ’pembangunan yang bebas dari setiap orang’. Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-benar lengkap; hanya kesetaraan yang dapat menjamin keadaan-keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga ’setiap orang dapat memberi’ sesuai dengan kemampuannya dan ’menerima apa yang mereka butuhkan’.
Model V Demokrasi Kompetisi Elite	Metode pemilihan elite politik yang terampil dan imajinatif yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif. Hambatan bagi kepemimpinan politik yang berlebihan.
Model VI Pluralisme	Menjamin pemerintahan oleh minoritas dan, dengan demikian, kebebasan politik penghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak responsif.
Model VII Demokrasi Legal	Prinsip mayoritas merupakan sebuah cara yang efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan mempertahankan kebebasan. Namun, bagi kehidupan politik, seperti kehidupan ekonomi, untuk menjadi kira-kira inisiatif dan kebebasan individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi oleh peraturan hukum. Hanya di bawah kondisi-kondisi tersebut, prinsip mayoritas dapat berfungsi dengan pantas dan bijak.
Model VIII Demokrasi Partisipatif	Sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat diperoleh dalam sebuah ’masyarakat partisipatif’, sebuah masyarakat yang membantu perkemangan sebuah keampuhan kolektif dan menyumbangkan pada formasi warga negara yang berpengetahuan yang mampu menerima sebuah kepentingan tetap dalam proses memerintah.
Model IX Demokrasi Deliberatif	Persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan wagra negara yang bebas dan berdasarkan pada nalar. Kemampuan ”justifikasi mutual” keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi permasalahn kolektif.
Model Xa Otonomi Demokrasi	Orang-orang atau masyarakat harus menikmati hak yang setara dan selanjutnya, kewajiban yang setara dalam spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan membatasi kesepakatan-kesepakatan yang disediakan oleh masyarakat; yaitu artinya, mereka harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri, selama mereka tidak menyebarluaskan kerangka kerja ini untuk mengingkari atau menyangkal atau melanggar hak-hak orang lain.
Model Xb Demokrasi Kosmopolitan	Dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan ’komunitas nasib’ yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global maupun pemerintahan lokal nasional.

MODEL-MODEL DEMOKRASI

mimpi anak bangsa

andaikan aku bisa
bisa apa saja yang aku tak bisa
bisa bermain seperti yang lain
dan sekolah seperti yang lain

aku terdiam di pinggir trotoar
lalu lalang orang tak peduli
sedang apakah aku ini
seorang anak jalan yang berharap bisa membeli mimpi

aku ingin seperti mereka
namun keadaan tak dapat membuatku seperti mereka
aku harus bekerja tak seperti mereka
dan aku tak sekolah seperti mereka

kapan aku bisa membeli mimpi
atau aku pun sampai kapan tak dapat membeli mimpi
aku seperti barang jual beli
selalu menunggu tanpa pasti

debu jalanan mengotori jiwaku
dan sedikit mengikis perasaanku
aku mulai keras tak tertahankan
ingin rasanya ku meledakkan dunia
agar semua berakhir
dan kesedihanku akan mimpi
akan sirna dalam tiupan sangkakala

Menimbang politik pengetahuan orde baru

Sepanjang era ode baru Negara memegang peranan terpenting dalam perbincangan tentang Indonesia dan ke-Indonesiaan dimana pada awal orde baru nasionalisasi kebudayaan menjadi sebuah titik awal dari pemerintahan yang harus menjadi dasar penting dalam pembentukan Negara kesatuan. Sering dalam pembahasan sering di bicarakan tentang ciri-ciri masyarakat Indonesia dan Negara Indonesia bagaimana kultur atau budaya ditiap daerah dan cerminan dari wilayah Indonesia. Lalu tentang cerita lalu bangsa ini bagaimana masa silam Indonesia dari zaman penjajahan, lalu masuk awal kemerdekaaan serta zaman setelah kemerdekaan hingga poeristiwa paling fenomenal yaitu reformasi di tahun 1998. Meletusnya peristiwa 98 karena adanya cita-cita bangsa yang sudah tidak sesuai lagi atau keluar dari cita-cita sebelumnya.

Melekatnya bangsa kita dengan sebutan Negara berkembang sudah lama kita ketahui, pada diskursi tersebut dijaga dengan sistematis oleh Negara, dan para ahli menyatakan dukungan rasionalitas. Melalui mekanisme control social dan sosialisasi secara berlapis dan pada system pemerintahan kita mengenal berbagsia istilah seperti checks and balance.

Mekanisme mempertahankan diskursi antara lain ada beberapa poin penting yaitu, baik pada tataran m akro yang mencakup sector paling luas,messo pertengahan maupun mikro dalam skub yang paling kecil. Adapaun cara lain yaitu lintas antar generasi dan filosofi presidfen menempatkan diri seperti bapak dan rakyat sebagai anaknya.

Ketika demokratisasi di gulirkan Negara sudah tidak bisa lagi menjadi sumber satu-satunya politik pengetahuan, antara lain dikarenakan berbagai sumber pengerahuan alternative bermunculan, masing-masing dengan kepentingan sendiri, antar kepentingan bisa berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain, penyebaran pengetahuan terjadi secara deras via media massa, penyebaran pengetahuan terjadi dalam ruang bebas. Jadi kemajuan iptek maupun derasnya arus globalisasi tidak lagi menghambat pengetahuan masyarakat akan sumber-sumber politik yang ada.